Tragedi Keracunan Makan Bergizi Gratis di Banjar: Rumah Sakit Masih Menanti Realisasi Klaim Biaya Perawatan Puluhan Pelajar
Banjar- Hampir sepekan pasca-kejadian dugaan keracunan massal yang menyasar puluhan pelajar SMPN 3 Kota Banjar, sejumlah rumah sakit yang menangani pasien masih menunggu kepastian pencairan klaim biaya pengobatan. Ironisnya, meski status penanggung jawab biaya telah ditetapkan, proses administrasi membuat rumah sakit harus bersabar.
Baca Juga : Menyambut Porsenitas XII, Indramayu Siap Gelar Ajang Pemersatu Kawasan Perbatasan
Direktur RSU Banjar Patroman, dr. Fa’idh Husnan, mengungkapkan kompleksitas situasi yang dihadapi pihaknya. “Sejak hari pertama kejadian, kami telah melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan Kota Banjar melalui Bapak Rusyono untuk memastikan mekanisme pembayaran biaya pelayanan kesehatan puluhan pasien ini,” papar Fa’idh dalam penjelasan terperinci.
Menurut rekam medis, seluruh pasien yang dirawat merupakan korban dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga terkontaminasi. Mereka tersebar di tiga fasilitas kesehatan: RSU Banjar Patroman, RS Mitra Idaman, dan RSUD Kota Banjar, dengan kondisi yang beragam mulai dari ringan hingga cukup serius.
Terbongkar sudah skema pembiayaan yang akan ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN)
“Berdasarkan hasil koordinasi dengan asosiasi rumah sakit, kami memperoleh informasi resmi bahwa BGN akan menjadi penanggung jawab utama pembiayaan layanan kesehatan para pasien ini,” tegas Fa’idh.
Namun, jalan menuju pencairan dana tidak semudah yang dibayangkan. Fa’idh mengakui bahwa komunikasi tidak berjalan langsung antara rumah sakit dan BGN, melainkan melalui Dinas Kesehatan sebagai perantara. “Koordinasi kami lakukan secara intens dengan Dinas Kesehatan setempat, yang sejak awal telah berkomunikasi dengan semua rumah sakit terkait,” tambahnya.
Dalam perkembangan terbaru, proses administrasi pengajuan klaim mulai menunjukkan progres
“Dalam dua hari terakhir, diskusi teknis mengenai mekanisme pengajuan klaim biaya telah berjalan. Saat ini kami sedang menunggu proses pencairan yang diharapkan dapat segera terealisasi,” ungkap Fa’idh.
Data terakhir menunjukkan besarnya beban yang ditanggung RSU Banjar Patroman. “Dari total korban, 28 anak menjalani rawat inap di fasilitas kami dengan durasi perawatan yang bervariasi,” jelas Fa’idh.
Menyikapi kondisi darurat saat itu, rumah sakit mengambil kebijakan khusus dalam penagihan biaya. “Kami menerapkan prinsip keadilan dalam penagihan. Mengingat pada saat kejadian, beberapa pasien mendapatkan penanganan tanpa menggunakan tempat tidur sebagaimana layaknya rawat inap standar, maka kami tidak menagihkan biaya kamar secara penuh,” tandas Fa’idh.
Situasi ini menyoroti pentingnya sistem penanganan darurat kesehatan yang lebih terpadu, terutama untuk kasus-kasus keracunan massal yang melibatkan banyak korban. Masyarakat pun berharap proses klaim dapat secepatnya diselesaikan agar layanan kesehatan tetap berjalan optimal tanpa terbebani masalah pembiayaan.
