Tragedi Maut di Perlintasan Kereta Api: Desa Balokang Pasang Palang Pintu Darurat, Namun Bingung soal Anggaran dan Wewenang
BANJAR- Tragedi memilukan kembali terjadi di perlintasan kereta api (KA) tanpa palang pintu di Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Seorang pedagang mainan berusia lanjut, Saimun (70), meregang nyawa setelah tertabrak KA Kutojaya Selatan yang melintas dengan kecepatan tinggi. Peristiwa ini memicu aksi cepat dari Pemerintah Desa (Pemdes) Balokang dan warga setempat, yang langsung memasang garis kejut dan portal darurat di lokasi kejadian.
Baca Juga : Warga Dusun Sindangmulya Desak Pemekaran Desa Kujangsari, DPRD Banjar: Tunggu Laporan Resmi
Inisiatif Warga dan Pemdes, Namun Terkendala Anggaran
Kepala Desa Balokang, melalui Sekretaris Desa (Sekdes) Dadang Saryanto, mengungkapkan bahwa palang pintu sebenarnya sudah pernah dipasang sebelumnya. Namun, karena minimnya anggaran operasional, palang tersebut tidak berfungsi optimal.
“Kami sudah memasang palang ini sejak setengah tahun lalu. Awalnya dipasang di sisi selatan, tapi karena tertabrak kereta, palangnya rusak. Lalu kami pindahkan ke sisi utara, namun beberapa waktu lalu patah lagi. Akhirnya kami las ulang dan hari ini sudah terpasang kembali,” jelas Dadang.
Pemasangan palang pintu ini merupakan inisiatif Pemdes berdasarkan usulan warga, yang khawatir akan keselamatan mereka saat melintas. Namun, masalah utama yang kini dihadapi adalah ketersediaan penjaga palang pintu.
“Kami kesulitan menyediakan honor untuk penjaga palang karena anggaran desa sangat terbatas. Padahal, tanpa penjaga, palang ini tidak bisa berfungsi optimal untuk mencegah kecelakaan,” tambahnya.
Kebingungan soal Kewenangan: Pemkot atau Pemdes?
Selain masalah anggaran, Pemdes Balokang juga menghadapi kebingungan terkait kewenangan pengelolaan perlintasan kereta api. Menurut Pasal 37 Permenhub No. 94 Tahun 2018, perlintasan sebidang yang berada di Jalan Kabupaten/Kota atau Jalan Desa merupakan tanggung jawab Bupati atau Wali Kota.
“Kami masih menunggu kepastian dari Pemerintah Kota Banjar. Apakah nanti pemeliharaan dan pengoperasian palang pintu ini menjadi tanggung jawab Pemkot atau tetap dibebankan ke desa?” ujar Dadang.
Warga Minta Solusi Cepat: “Jangan Tunggu Korban Lagi”
Sejumlah warga yang kerap melintasi perlintasan tersebut menyatakan kekhawatiran mereka. “Ini sudah sering terjadi. Setiap kali ada korban, baru ada tindakan. Kami minta pemerintah segera bertindak sebelum ada korban berikutnya,” kata salah seorang warga.
Beberapa usulan yang diajukan warga antara lain:
-
Pemasangan palang pintu otomatis yang tidak memerlukan penjaga.
-
Koordinasi antara Pemdes, Pemkot, dan PT KAI untuk memastikan perlintasan aman.
-
Edukasi keselamatan bagi warga tentang bahaya melintas saat kereta mendekat.
Akan Ada Pertemuan dengan Pemkot dan PT KAI
Dadang menyatakan bahwa Pemdes Balokang berencana mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kota Banjar dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membahas solusi jangka panjang.
“Kami tidak ingin ini berlarut-larut. Jika perlu, kami akan minta bantuan pusat agar perlintasan ini benar-benar aman,” tegasnya.
Sementara itu, pihak PT KAI belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana pemasangan palang pintu permanen di lokasi tersebut.
Harapan Warga: Jangan Ada Lagi Nyawa yang Jadi Korban
Tragedi Saimun menjadi pengingat betapa pentingnya infrastruktur keselamatan di perlintasan kereta api. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar tidak ada lagi korban jiwa akibat kelalaian dan minimnya fasilitas pengaman.
“Kami hanya ingin bisa melintas dengan aman. Jangan sampai ada keluarga lain yang merasakan kesedihan seperti kami,” pungkas keluarga korban.
